Banyak yang Belum Tahu! Ini Pangkat Golongan PPPK Lengkap Sesuai Jabatan

Relic – Seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Namun, fokus pelamar sering kali hanya tertuju pada lulus ujian seleksi kompetensi dasar atau bidang.

Tanpa benar-benar memahami struktur karier yang akan dimasuki. Salah satu aspek krusial namun sering terabaikan adalah pemahaman mendalam mengenai Pangkat Golongan PPPK.

Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan sistem golongan ruang seperti III/a atau IV/b, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki sistem klasifikasi yang unik.

Sistem ini menggunakan angka romawi dari I hingga XVII. Ketidaktahuan mengenai hal ini sering kali membuat calon pelamar bingung memprediksi besaran gaji maupun tanggung jawab yang akan diemban.

Memahami klasifikasi ini bukan sekadar soal administrasi. Pengetahuan ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan, jenjang karier, dan ekspektasi kerja di masa depan. Mari bedah tuntas mekanismenya agar persiapan menjadi ASN lebih matang.

Apa Itu Pangkat Golongan PPPK?

Secara definisi, Pangkat Golongan PPPK adalah tingkatan jabatan yang didasarkan pada tingkat pendidikan formal serta jenis jabatan fungsional yang dilamar.

Aturan ini tertuang jelas dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 72 Tahun 2020.

Sistem ini dirancang untuk menciptakan keadilan (equity) antara beban kerja, kualifikasi pendidikan, dan hak keuangan yang diterima. Jika PNS merintis karier dari bawah dan naik pangkat secara reguler setiap empat tahun.

PPPK bisa langsung masuk ke golongan tinggi (expert) asalkan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang relevan. Ini menjadikan skema PPPK sangat menarik bagi profesional yang sudah berpengalaman.

Mengapa Memahami Golongan Ini Penting?

Banyak pelamar asal memilih formasi tanpa melihat kesetaraan golongannya. Padahal, implikasinya sangat luas:

1. Penentu Gaji Pokok: Besaran gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2020, di mana setiap golongan memiliki range nominal berbeda.
2. Beban Kerja: Golongan V tentu memiliki ekspektasi kinerja berbeda dengan Golongan IX.
3. Status Sosial dan Profesional: Mengetahui posisi diri dalam hierarki birokrasi membantu dalam adaptasi lingkungan kerja.

Rincian Lengkap Pangkat Golongan PPPK Sesuai Pendidikan

Klasifikasi ini terbagi menjadi 17 tingkat. Pembagian ini didasarkan pada linieritas ijazah terakhir yang digunakan saat melamar. Berikut adalah penjabaran mendalam yang wajib diketahui.

1. Kategori Pendidikan Dasar dan Menengah (Golongan I – IV)

Meskipun jarang tersorot, formasi untuk jenjang pendidikan dasar tetap tersedia di beberapa instansi daerah, biasanya untuk posisi pelaksana teknis tertentu.

• Golongan I: Diisi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) atau setara. Biasanya menempati jabatan fungsional keterampilan pemula.
• Golongan II: Diperuntukkan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.
• Golongan III: Masih dalam ranah lulusan SMP dengan kualifikasi khusus atau pengalaman tambahan, namun posisinya jarang dibuka secara umum.
• Golongan IV: Jenjang peralihan yang juga mengakomodasi lulusan pendidikan dasar dengan sertifikasi keahlian tertentu.

2. Kategori Pendidikan Menengah Atas dan Diploma (Golongan V – VIII)

Segmen ini adalah salah satu yang paling padat pelamar, terutama untuk posisi teknis dan administrasi.

• Golongan V: Ini adalah “rumah” bagi lulusan SMA/SMK/Sederajat. Banyak formasi teknis seperti Pemula – Pemadam Kebakaran atau Polisi Pamong Praja masuk di kategori ini.
• Golongan VI: Diisi oleh lulusan Diploma I (D-I) atau D-II. Posisi ini biasanya membutuhkan keahlian vokasi spesifik.
• Golongan VII: Jenjang bagi lulusan Diploma III (D-III). Ini adalah golongan favorit untuk tenaga kesehatan (seperti perawat vokasi) dan tenaga teknis lainnya.
• Golongan VIII: Seringkali diisi oleh lulusan Sarjana Terapan atau D-IV, namun dalam beberapa kasus jabatan fungsional tertentu, D-III dengan pengalaman tinggi bisa masuk di kualifikasi setara level ini.

3. Kategori Sarjana dan Profesional (Golongan IX – XII)

Inilah level yang paling banyak dicari dan diperbincangkan. Sebagian besar formasi guru dan tenaga kesehatan ahli ada di sini.

• Golongan IX: Golongan “sejuta umat” bagi lulusan Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV). Jika disetarakan dengan PNS, ini mirip dengan Golongan III/a (Penata Muda). Guru Ahli Pertama dan Perawat Ahli Pertama memulai karier mereka di sini.
• Golongan X: Diperuntukkan bagi pelamar dengan kualifikasi Magister (S-2) atau setara. Beberapa jabatan fungsional tingkat ahli muda mensyaratkan masuk langsung ke golongan ini.
• Golongan XI: Level untuk lulusan S-2 dengan spesifikasi jabatan tertentu, atau Doktoral (S-3) pada jabatan ahli muda.
• Golongan XII: Biasanya diisi oleh Doktor (S-3) yang menduduki jabatan fungsional ahli madya.

4. Kategori Pimpinan Tinggi dan Ahli Utama (Golongan XIII – XVII)

Level ini sangat prestisius dan biasanya diisi oleh kalangan profesional yang direkrut secara khusus untuk posisi strategis, bukan melalui seleksi CASN reguler fresh graduate.

• Golongan XIII – XV: Rentang untuk Jenjang Jabatan Ahli Madya dengan kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang sangat spesifik.
• Golongan XVI – XVII: Puncak hierarki Pangkat Golongan PPPK. Ini setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau Jabatan Fungsional Ahli Utama. Gajinya bisa mencapai angka tertinggi dalam skema ASN.

Cara Kerja dan Mekanisme Kenaikan Golongan

Berbeda dengan PNS yang memiliki kenaikan pangkat reguler (misal setiap 4 tahun) atau kenaikan pangkat pilihan, mekanisme pada PPPK lebih berbasis kontrak dan jabatan.

Seseorang dikontrak pada golongan tertentu (misal Golongan IX) selama 1 hingga 5 tahun. Jika ingin “naik golongan”, mekanismenya tidak otomatis. Pegawai tersebut biasanya harus mengikuti seleksi ulang atau asesmen.

Kompetensi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, yang kemudian berimplikasi pada perubahan golongan.

Namun, pemerintah terus melakukan penyesuaian regulasi agar mekanisme pengembangan karier PPPK menjadi lebih fleksibel layaknya corporate ladder di perusahaan swasta, di mana kinerja dan kompetensi menjadi kunci utama, bukan sekadar masa kerja.

Fakta Menarik: Gaji PPPK Bisa Lebih Tinggi dari PNS

Ada kesalahpahaman umum bahwa gaji PPPK lebih rendah dari PNS. Faktanya, take home pay PPPK seringkali lebih kompetitif di awal karier.

Sebagai contoh, seorang lulusan S1 yang diterima sebagai PNS Golongan III/a memiliki gaji pokok awal sekitar Rp2.579.000 (belum termasuk tunjangan). Sementara itu, PPPK lulusan S1 yang masuk Golongan IX memiliki gaji pokok awal sekitar Rp2.966.500.

Selain itu, karena pajak penghasilan PPPK ditanggung oleh pemerintah (dalam skema tunjangan), gaji yang diterima seringkali terasa lebih utuh dibandingkan pegawai swasta dengan level gaji sama yang harus memotong PPh 21 sendiri.

Tantangan dan Risiko yang Perlu Diketahui

Meski menawarkan gaji menggiurkan dan kejelasan golongan, ada beberapa tantangan yang wajib dipahami pelamar:

1. Perjanjian Kerja Berjangka: Status kepegawaian dibatasi durasi kontrak. Meskipun bisa diperpanjang hingga batas usia pensiun (sesuai kebutuhan instansi dan penilaian kinerja), rasa ketidakpastian itu tetap ada dibandingkan status permanen PNS.
2. Sistem Pensiun: Hingga saat ini, skema Jaminan Pensiun untuk PPPK masih dalam tahap penyempurnaan melalui UU ASN terbaru (UU No 20 Tahun 2023) yang menjanjikan kesetaraan hak (Defined Contribution). Sebelumnya, PPPK hanya mendapat Jaminan Hari Tua (JHT).
3. Linearitas Pendidikan yang Ketat: Sistem golongan sangat kaku terhadap ijazah. Jika memiliki ijazah S2 namun melamar pada formasi yang mensyaratkan S1, maka yang diakui dan digaji adalah standar Golongan IX (S1), bukan Golongan X (S2).

Dampak dalam Reformasi Birokrasi

Kehadiran sistem Pangkat Golongan PPPK mengubah wajah birokrasi Indonesia menjadi lebih profesional. Pemerintah tidak lagi harus merekrut pegawai dari nol (bawah) untuk semua posisi.

Dengan sistem ini, pemerintah bisa langsung merekrut tenaga ahli (misalnya Data Scientist atau Dokter Spesialis) untuk langsung masuk ke Golongan tinggi tanpa harus merangkak dari bawah. Ini mempercepat akselerasi kinerja instansi pemerintah dalam melayani masyarakat.

Tips Memilih Formasi Berdasarkan Golongan

Agar tidak salah langkah, berikut beberapa rekomendasi strategis:

• Cek Kesesuaian Ijazah: Pastikan ijazah yang dimiliki sesuai dengan persyaratan golongan. Jangan memaksakan melamar formasi D-III menggunakan ijazah S1 karena kemungkinan besar akan gugur administrasi, atau jika lolos, akan digaji dengan standar D-III.
• Pahami Deskripsi Jabatan: Lihat Peraturan Menpan RB terkait Jabatan Fungsional yang dilamar. Cek apakah jabatan tersebut masuk kategori Terampil (Diploma) atau Ahli (Sarjana). Ini menentukan golongan.
• Fokus pada Kompetensi: Karena perpanjangan kontrak berbasis kinerja, pastikan memiliki skill yang benar-benar dibutuhkan di golongan tersebut.

Pertanyaan Umum (FAQ)

1. Apakah lulusan S1 pasti masuk Golongan IX?

Secara umum, ya. Untuk jabatan fungsional jenjang Ahli Pertama yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S1/D4, pelamar akan otomatis masuk ke Golongan IX.

2. Apakah PPPK bisa naik pangkat seperti PNS?

PPPK tidak mengenal istilah “kenaikan pangkat reguler” seperti PNS. Namun, PPPK bisa mengalami Kenaikan Gaji Berkala (KGB) setiap dua tahun sekali jika memenuhi syarat penilaian kinerja, dan bisa menempati jabatan lebih tinggi melalui seleksi terbuka/uji kompetensi.

3. Berapa gaji tertinggi Pangkat Golongan PPPK?

Berdasarkan Perpres 98/2020, gaji pokok tertinggi ada di Golongan XVII yang bisa mencapai angka di atas Rp6,7 juta per bulan, belum termasuk tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya yang bisa melipatgandakan angka tersebut.

4. Apakah Golongan PPPK berpengaruh pada tunjangan?

Sangat berpengaruh. Tunjangan kinerja atau Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) di daerah biasanya dihitung berdasarkan kelas jabatan yang berbanding lurus dengan golongan. Semakin tinggi golongan, semakin besar persentase tunjangannya.

5. Bisakah melamar Golongan V (SMA) jika sudah punya ijazah S1?

Bisa, namun ijazah S1 tidak akan diakui untuk penggajian maupun jabatan. Anda akan dianggap, diperlakukan, dan digaji setara lulusan SMA (Golongan V). Pikirkan matang-matang mengenai jenjang karier jangka panjang sebelum mengambil keputusan ini.

Kesimpulan

Memahami Pangkat Golongan PPPK adalah langkah fundamental bagi siapa saja yang ingin mengabdi sebagai ASN. Sistem ini menawarkan kepastian karier dan penghargaan yang adil.

Terhadap kualifikasi pendidikan serta kompetensi. Dari Golongan I hingga XVII, setiap tingkat memiliki peran vital dalam roda pemerintahan.

Jangan hanya tergiur pada status ASN semata. Pelajari golongannya, pahami hak dan kewajibannya, serta persiapkan kompetensi terbaik.

Dengan pemahaman yang tepat, karier sebagai abdi negara bukan hanya sekadar mimpi, melainkan sebuah pencapaian profesional yang membanggakan dan mensejahterakan.